WASHINGTON, KOMPAS.com — Amerika Serikat bersiap menarik semua jet tempurnya dari operasi zona larangan terbang di Libya. AS juga berharap aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara dan negara lainnya dapat mengurangi serangan. Misi tempur AS dijadwalkan akan berakhir pada Sabtu ini.
Sikap AS itu diumumkan Menteri Pertahanan Robert Gates dan Kepala Staf Gabungan Laksamana Mike Mullen, Kamis (31/3) di Washington, atau Jumat WIB. Pengumuman itu malah menimbulkan reaksi tidak percaya sejumlah anggota Kongres.
AP merilis, anggota Kongres AS bertanya-tanya mengapa pemerintahan Barack Obama memilih mengundurkan diri dari elemen kunci strategi militer di Libya itu. Mereka berpendapat, operasi koalisi Barat—yang kini diambil alih Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO)—mulai membuahkan hasil.
”Aneh”, ”mengganggu”, dan ”mengerikan”, begitu kata-kata kritis yang dilontarkan para senator. Mereka mendesak Gates dan Mullen memberikan penjelasan.
Misi AS mulai meninggalkan Libya, Sabtu ini. Gates mengatakan, Inggris, Perancis, dan anggota NATO lainnya dapat mengambil alih operasi itu menurut cara mereka. AS hanya mendukung dari belakang.
Pekan lalu Obama mengatakan tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam operasi di Libya. AS tidak ingin kasus Irak dan Afganistan terulang di Libya. Jika kekuatan udara Moammar Khadafy sudah dilumpuhkan, AS akan surut.
Resolusi politik
Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle yang sedang berada di Beijing, China, hari Jumat mengatakan, krisis Libya tidak bisa diselesaikan melalui aksi militer. ”Semua pihak harus mulai melakukan resolusi politik,” kata Westerwelle.
Jerman dan China sejak awal mendukung penegakan zona larangan terbang di atas Libya. Meski demikian, sama seperti Rusia, mereka tidak setuju intervensi militer terhadap Libya, melainkan hanya melalui pendekatan diplomatik.
”Situasi Libya tidak dapat diselesaikan dengan cara militer. Hanya bisa melalui resolusi politik dan kita harus mewujudkan berjalannya proses itu,” kata Westerwelle dalam lawatan empat hari di China.
Menlu China Yang Jiechi juga menyatakan, China mendukung solusi diplomatik. Dia khawatir dengan laporan yang menyebutkan bahwa kekerasan senjata terus berlangsung dan hal itu menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil.
”Masalah ini harus ditangani dengan tepat dengan cara diplomatik dan politik. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, China akan terus memainkan peran yang bertanggung jawab dalam hal ini,” kata Yang.
China dan Jerman, anggota tidak tetap DK PBB, abstain dalam pemungutan suara DK PBB terkait zona larangan terbang. Mereka mendesak Khadafy menarik pasukannya dari pusat-pusat penduduk. Jerman meminta Khadafy turun. China mengkritik NATO telah melampaui misi Resolusi PBB 1973.
Kanselir Jerman Angela Merkel sejak awal tak yakin serangan koalisi dapat meredam krisis Libya. Menurut Merkel, serangan ini malah menggelorakan semangat Libya untuk berperang.
Gencatan senjata
Hari Jumat terjadi pertempuran sengit antara pasukan oposisi dan loyalis Khadafy di Brega, salah satu kota minyak di Libya timur. Kota ini menjadi rebutan, silih berganti diduduki salah satu kubu jika kubu yang lain dapat didesak keluar.
Pasukan Khadafy juga menggempur Misrata di Libya barat. Loyalis menggunakan tank, roket, granat, mortir, dan proyektil lainnya. ”Kami tak lagi mengenali tempat itu. Kota porak poranda,” kata Sami, juru bicara oposisi.
Oposisi menegaskan, mereka setuju melakukan gencatan senjata. Hal itu bisa dilakukan sesuai kondisi, yakni jika pasukan Khadafy ditarik keluar dari kota-kota di Libya barat. Khadafy harus memberikan kebebasan berbicara kepada rakyatnya.
Mustafa Abdel Jalil, Ketua Dewan Nasional Transisi Oposisi, di Benghazi, Libya timur, menyerukan agar Khadafy menyingkirkan semua ”tentara bayaran” dari jalanan. Itu prasyarat lain yang diharapkan oposisi demi terjadinya gencatan senjata.
Tolak intervensi militer
Di Indonesia, Forum Umat Islam (FUI), yang terdiri dari sejumlah organisasi atau kelompok Islam, menolak intervensi militer Barat di Libya. Serangan itu membuat persoalan semakin rumit dan menewaskan banyak korban rakyat sipil.
Aspirasi itu disuarakan FUI dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Jumat. Massa menggelar unjuk rasa dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kedubes AS.
Sekretaris Jenderal FUI KH Muhammad Al Khaththath menegaskan, umat Islam Indonesia mengutuk keras serangan militer itu. ”Kami meminta Pemerintah Indonesia mengajukan protes keras ke PBB. Hentikan serangan. Biarkan krisis Libya diselesaikan oleh rakyatnya sendiri,” katanya.
Al Khaththath mencurigai serangan AS dan NATO itu hanya kedok untuk menguasai Libya. Libya cukup strategis secara politik di Timur Tengah karena kaya minyak bumi. (AFP/AP/REUTERS/IAM/CAL/
Editor: Egidius Patnistik )
Unknown
